Daebak, Oppa & Unnie

Penggemar budaya Korea atau dikenal dengan sebutan K-Popers selama ini kerap mendapat stigma negatif sebagai kelompok militan yang terlalu posesif dengan idol K-Pop. Ada fans yang menjadi fanatik dengan idolanya sehingga kerap merundung (bully) orang-orang yang membenci sosok idola pujaan (sama seperti pertikaian Cebong vs Kampret pada masa kampanye presiden silam). Ada yang rela merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan tanda tangan sang idola dan menyambangi konser di negara manapun sang idola tersebut tampil. Pada kasus yang paling ekstrem, K-Popers mampu melukai diri sendiri ketika idola tercinta mereka mengalami sakit atau meninggal.

Namun di tahun 2020 ini, ketika pandemi Covid-19 memaksa banyak orang untuk mengalihkan sebagian besar aktivitas di depan layar gawai, pembicaraan berkaitan isu-isu sosial-politik di ranah maya selalu menjadi perhatian netizen, tak terkecuali para penggila budaya pop Korea. K-Popers yang biasanya mendominasi percakapan dunia maya tentang idola K-Pop tiba-tiba beralih membicarakan isu sosial-politik. Tak main-main, isu tersebut malah semakin besar dan menjadi perhatian khalayak setelah K-Popers terlibat dalam percakapan di dunia maya tersebut.

Di Amerika Serikat, K-Popers ikut bersuara di jagad maya dalam gerakan #BlackLivesMatter yang merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan berbasis ras yang disebabkan oleh kematian turunan Afrika-Amerika George Floyd. Tak hanya itu, K-Popers pun menyabotase kampanye Donald Trump dengan memborong banyak tiket untuk menghadiri kampanye tersebut, namun pada akhirnya ruangan tersebut terlihat sangat sepi. Jadwal kampanye tersebut berlangsung pada 19 Juni yang diperingati sebagai Juneteenth, hari libur nasional Amerika untuk mengenang pembebasan budak. K-Popers menilai Trump sama sekali tidak menghargai hari yang seharusnya sakral tersebut.

Di Indonesia, penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja juga melibatkan para penggemar K-Pop. Drone Emprit menyebutkan, percakapan tentang penolakan Omnibus Law justru didominasi oleh K-Popers. Bahkan para penggemar budaya pop Korea ini tak urung turun berdemonstrasi sambil membawa poster foto idola mereka.

Ketika K-Popers ‘Berpolitik’

K-Popers sering dinilai apatis terhadap isu-isu sosial. Cukup mengejutkan banyak pihak ketika pada tahun ini aktivitas percakapan para penggemar di ruang media sosial beralih membahas isu sosial-politik.

Secara demografis, K-Popers terdiri dari kaum muda yang merupakan digital natives sehingga sangat memahami penggunaan teknologi informasi dan bagaimana menyebarkannya hingga menjadi trending di dunia. Aktivitas-aktivitas yang terkait dengan fandom pun sebagian besar memang berlangsung di ranah media sosial seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram yang merupakan homebase mereka.

Berbeda dengan basis penggemar lain seperti Beliebers (penggemar Justin Bieber), Swifties (penggemar Taylor Swift), The Beyhive (untuk Beyoncé), Little Monsters (Lady Gaga), hingga lainnya, para K-Popers kerap memiliki agenda pembicaraan yang konstan dan terarah di media sosial. Bentuk percakapan para K-Popers di dunia maya ini adalah upaya penggemar untuk menaikkan popularitas idola K-Pop mereka sehingga menjadi trending topic dunia, hingga mempengaruhi opini publik agar idola mereka bisa memenangkan penghargaan bergengsi.

Secara kultural, percakapan fandom K-Pop di media sosial telah memiliki pola yang rapi dan terorganisir sehingga memunculkan sebuah budaya verbal yang khas. Semua fans memiliki kesempatan yang sama dalam mengekspresikan opini mereka tentang K-Pop dan hal-hal lain yang mereka sukai.

Bagi salah seorang penggemar yang dinilai memiliki pengetahuan lebih dalam, tak jarang mereka bahkan menjadi ‘tutor’ bagi fans lainnya. Keterikatan mereka dalam ‘ideologi’ K-Pop ini pun sedemikian kuat. Satu post dari seorang K-Poper akan di-share semasif mungkin oleh K-Popers lainnya. Dalam konteks masifnya penolakan UU Cipta Kerja yang di-boost oleh percakapan para K-Popers, itu disebabkan karena masing-masing fans saling membagi, melengkapi, dan menambahkan apa yang mereka pahami tentang UU bermasalah ini.

Fenomena budaya kontemporer ini seperti yang disebut oleh Henry Jenkins dalam Participatory Culture, di mana terbentuk situasi yang cair antar anggota sehingga tingkat keterlibatan mereka (civic engagement) pun tinggi. Dengan demikian, pertukaran informasi pun kerap tak mengalami hambatan. Dalam budaya partisipasi ini pula setiap anggota ‘dituntut’ untuk berkontribusi. Maka dalam arus pertukaran informasi para K-Popers, tiap orang berperan sebagai konsumen sekaligus produser konten.

Cairnya relasi antara K-Popers yang didominasi oleh kaum muda ini menjadikan K-Popers suka menerima dan mempelajari hal baru. Mereka cenderung lebih toleran terhadap perbedaan, terutama mengenai topik yang berkaitan dengan empowerment dan self-confidence. Pesan-pesan yang ditampilkan dalam lagu-lagu K-Pop banyak mengusung tema self-love. Maka dari itu, perempuan dan people of color kerap menjadi K-Popers sebab dua grup ini merupakan grup yang paling sering mendapat prasangka tentang tubuhnya.

Tak heran jika pada akhirnya K-Popers pun terdorong untuk memperhatikan isu-isu kemanusiaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dorongan itu pun semakin besar apabila tokoh idola mereka pun mencontohkan. Ketika boyband Korea BTS memberi donasi sebesar US$ 1 miliar untuk gerakan #BlackLivesMatter, dalam waktu 24 jam para ARMY (sebutan penggemar BTS) pun berhasil mengumpulkan donasi dengan jumlah yang sama untuk membantu gerakan BLM.

Sinergi Budaya Populer dan Politik

Meniadakan keterlibatan budaya populer kontemporer dengan aktivitas politik adalah suatu hal yang tak mungkin. Selama ini justru budaya populer selalu menjadi salah satu alat untuk menarik partisipasi pemilih dan meningkatkan elektabilitas partai/politisi. Contoh teranyar adalah pencitraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggambarkan dirinya sebagai sahabat para kaum muda yang mengerti teknologi. Jokowi telah beberapa kali mengundang para influencer media sosial dan pemilik start-up teknologi ke istana.

Budaya pop secara tersirat dan tersurat sering menjadi medium untuk penyampaian aspirasi politik lewat lirik-lirik lagu, bait puisi, hingga film. Dengan berkembang pesatnya penyebaran pesan yang didorong oleh kecanggihan teknologi informasi, setiap orang kini dapat terlibat aktif dalam persoalan-persoalan sosial-politik lewat pembuatan konten kreatif seperti video YouTube dan TikTok, memes, foto-foto di Instagram dan Pinterest, novel, hingga artikel blog.

Konten budaya pop adalah sarana terbaik dalam penyebaran pengetahuan tentang politik, sebab jangkauan khalayak akan lebih besar terutama karena budaya pop akan selalu memiliki penggemar. Pengetahuan politik yang disebarkan oleh, dari, dan untuk penggemar budaya pop jauh lebih efektif dan tetap sasaran.

Apa yang dilakukan para K-Popers di tahun ini merupakan salah satu bentuk gerakan sosial-politik di media sosial yang berlangsung damai dan kreatif. Gerakan ini juga memberikan hikmah bahwa siapa saja bisa melawan kesewenangan para penguasa, termasuk para ARMY dan Blink yang berubah menjadi pasukan pembela hak asasi manusia di media sosial.

*Photo Cover sources from Diadona.id