Kecanduan Akibat Konten Pornografi

OnlyFans mendadak booming di tanah air dikarenakan kasus pornografi yang menimpa salah satu kreator asal Indonesia, Gusti Ayu Dewanti, yang lebih dikenal dengan nama Dea OnlyFans. Pada akunnya, Dea kerap membagikan postingan adultery content (konten dewasa) seperti foto telanjang dada. Dari postingan tersebut, Dea bisa meraup pendapatan Rp 15 – 20 juta dalam sebulan.

Situs OnlyFans saat ini sudah diblokir dan hanya bisa diakses jika menggunakan virtual private network (VPN). Namun merujuk pada profil perusahaannya, OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan si kreator bisa langsung mendapatkan uang dari penggemar yang mengakses konten mereka per view. Konten hanya bisa diakses apabila sudah berlangganan (subscribe).

Popularitas OnlyFans menanjak dengan begitu banyaknya konten-konten dewasa yang menampilkan nudity (ketelanjangan) hingga tampilan adegan seksual secara eksplisit. Sempat ada protes yang dilayangkan agar OnlyFans berhenti menampilkan konten-konten pornografi. Namun tampaknya permintaan ini tidak dilanjuti mengingat sumber pendapatan terbesar sharing platform ini memang berasal dari konten dewasa.

Apalagi di masa pandemi di mana para pekerja seks tidak memiliki pendapatan sehingga membuat konten di OnlyFans merupakan salah satu cara menghasilkan uang. Pun selama pandemi yang membatasi kegiatan di luar, mengakses tayangan pornografi dianggap sebagai suatu pelarian yang cukup menghibur dan menyenangkan. Dengan demikian hal ini dianggap sebagai win-win solution bagi para kreator dan fansnya.

Pornografi yang Bikin Ketagihan

Akses terhadap konten pornografi saat ini semakin mudah, terutama dikarenakan perangkat teknologi yang semakin murah dan bisa dibeli siapa saja. Hanya dengan kisaran Rp 1-3 juta, banyak orang sudah bisa memiliki smartphone dengan spesifikasi tak jauh berbeda dengan kelas flagship, semisal memori 8/128 GB hingga triple camera yang dilengkapi dengan artificial intelligence.

Kemudahan dan kemurahan gawai mobile ini didukung pula dengan perangkat media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp yang memang lebih kompatibel saat diakses lewat telepon pintar. Maka akses, produksi, dan distribusi konten porno pun menjadi cepat dan gampang tersebar.

Mengakses konten pornografi sama seperti candu. Sekali diakses, seterusnya pengguna ingin terus melihat tayangan pornografi tersebut berulang-ulang. Konten pornografi bisa dianggap sebagai sebuah hiburan pelepas penat dan stres yang mengakibatkan peningkatan gairah seksual. Namun paparan yang berlebihan pada akhirnya akan berefek pada perilaku seksual yang agresif sehingga berujung pada terjadinya tindakan kejahatan seksual seperti pemerkosaan.

Hal ini kerap disebut sebagai Gangguan Menonton Pornografi Internet (Internet Pornography-Viewing Disorder/IPD). Ada dua adiksi yang disebabkan oleh IPD. Pertama, candu terhadap konten pornografi sebagai medium untuk melepas rasa stres melalui peningkatan gairah seksual (Garcia & Thibaut, 2010). Yang kedua adalah candu terhadap kebiasaan memegang gawai sehingga menjadikan pornografi sebagai konten yang harus diakses lewat gawai (Laier & Brand, 2014).

Tak mengherankan jika konten pornografi seperti tak bisa dihilangkan perederannya dari ruang digital. Selain karena memang adanya keberadaan platform dan situs-situs yang memperbolehkan (bahkan memang menyediakan) konten pornografi, keberadaan teknologi memang mendukung penggunanya untuk bisa mengakses layanan pornografi seperti sexting lewat WhatsApp, live video lewat YouTube, voice note, dan foto-foto di Instagram serta Facebook.

Pemblokiran oleh pemerintah pun menjadi tak berarti dengan keberadaan VPN yang memungkinkan pengguna internet masih dapat mengakses konten dari aplikasi dan situs pornografi yang dilarang tersebut.

Anak-Anak dan Kaum Muda yang Rentan Terpapar Pornografi

Pada waktu sekarang ini, anak-anak dan kaum muda termasuk dalam generasi digital native yang terlahir sebagai generasi dengan kemampuan penggunaan teknologi digital yang natural. Sementara kalangan orang tua pada saat ini merupakan kalangan digital immigrant yang beralih dari teknologi analog ke digital. Termasuk generasi milenial juga merupakan imigran yang sempat merasakan teknologi analog. Hanya saja karena generasi milenial tergolong masih muda, milenial mempelajari teknologi digital lebih mudah dibandingkan generasi pendahulu seperti Generasi X.

Kemudahan akses dalam memperoleh perangkat digital dan kemampuan ‘alami’ para generasi muda dalam menggunakan teknologi, semakin menaikkan angka pengaksesan konten pornografi untuk anak-anak di bawah umur.

Dalam Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak & Remaja yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak pada 2021 silam mengungkapkan, sekitar 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan pernah terekspos konten pornografi secara daring. Sedangkan 38,2% anak laki-laki dan 39% anak perempuan mengaku pernah mengirimkan foto kegiatan seksual mereka lewat media sosial.

Anak-anak lebih piawai menggunakan gawai. Oleh sebab itu aktivitas online mereka jarang yang terdeteksi oleh orangtua, apalagi jika kebetulan orangtua mereka gagap dalam penggunaan teknologi sehingga tak dapat memantau kegiatan online anak.

Maka dari itu orangtua dan anak harus memiliki pengetahuan literasi digital agar dapat menghindarkan dari bahaya efek konten pornografi. Salah satu yang sederhana adalah melalui kehadiran orangtua pada saat anak sedang mengakses konten digital. Ajak anak berbicara dan mengomentari isi konten, sekaligus menyisipkan pesan dan nasihat yang dapat diterapkan anak dalam kehidupannya. Berdiskusi pada momen itu tidak hanya merupakan waktu pembelajaran, melainkan juga sebagai sarana bagi orangtua dan anak untuk membangun bonding yang kuat.

Jangan pernah ragu untuk membahas topik yang tabu dan sensitif seperti seksualitas. Justru jika anak mendapatkan pengajaran dari orangtua, anak lebih awas diri dan di kemudian hari akan selalu menjadikan orangtua sebagai sumber rujukan pertama. Tentu hal ini jauh lebih baik ketimbang anak mendapat informasi dari sumber di internet yang jarang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

Jangan Pernah Membagi Data Pribadi

Jagat virtual gonjang-ganjing saat beberapa akun media sosial menampilkan foto tentang kewajiban menunjukkan kartu vaksin dan kartu keluarga (KK) sebagai syarat membeli minyak goreng bersubsidi. Sontak para netizen riuh berkomentar sembari berkelakar tentang kewajiban vaksin yang sebenarnya adalah untuk membeli minyak goreng yang kian langka.

Di balik candaan warganet, ‘kewajiban’ menunjukkan kartu vaksin dan KK sebagai syarat pembelian minyak goreng menyimpan potensi berbahaya tentang bocornya data pribadi. Kartu vaksin dan KK memuat nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi syarat bagi pendaftaran hal-hal krusial seperti registrasi nomor telepon, akses perbankan, registrasi vaksin, hingga pengajuan pinjaman.

NIK telah terintegrasi dengan beragam informasi personal lainnya seperti e-mail, dan e-mail pun digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar ke sejumlah akun daring lain seperti media sosial hingga online marketplace.

Ketika hampir semua lini kehidupan manusia telah bertautan secara digital, mendapatkan satu akses seperti NIK bagaikan menelanjangi diri apabila informasi pribadi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang salah dan ingin melakukan upaya kejahatan siber.

Ketidakpastian yang Menyebabkan Kelalaian

Hingga saat tulisan ini dibuat, masih belum dapat dipastikan di mana retail penjualan minyak goreng yang mewajibkan menunjukkan kartu vaksin dan KK tersebut berada. Tidak ada kelanjutan informasi pula tentang adanya pembeli yang telah menunjukkan dua kartu tersebut saat membeli minyak goreng. (Ini menjadi salah satu kritik terhadap kebiasaan jurnalis di era digital yang langsung saja memberitakan sebuah kejadian viral, tetapi tidak lagi menyelidiki lebih lanjut sehingga berita tidak memiliki background yang memadai).

Namun dari pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag), tampaknya tak masalah bila harus menunjukkan KK di tengah masih langkanya penjualan minyak goreng. Penunjukkan KK disebutkan sebagai upaya penjual retail untuk mengatur pembatasan pembelian agar tidak terjadi penumpukan oleh salah satu keluarga.

Tentu saja pernyataan Kemendag ngawur dan jelas tak mengerti tentang betapa berbahayanya memberikan informasi sepenting KK kepada pihak yang tidak memiliki otoritas dalam mempertanggungjawabkan keamanan data pribadi. Ini pun jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sensibilitas dan kepentingan dalam melindungi data warga negara.

Ketiadaan sensibilitas ini juga menyebabkan rendahnya kesadaran publik tentang pentingnya menjaga data pribadi yang saat ini telah saling terhubung secara digital. Apalagi di tengah ketidakpastian mengenai kelangkaan minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan esensial warga, segala cara akan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meski harus menunjukkan informasi pribadi yang bersifat rahasia (Babrow, 1992).

Pentingnya Melek Literasi Digital

Tak dapat dipungkiri jika kesadaran warganet Indonesia masih sangat rendah terkait perlindungan data pribadi. Beragam informasi privat begitu gampang disebar di ruang maya. Salah satu contohnya adalah postingan foto NIK dan kartu kredit di Add Yours Instagram Story menjelang akhir 2021 silam, dan juga penjualan NFT kartu tanda penduduk (KTP).

Rendahnya kesadaran ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman tentang konektivitas informasi digital. Masih banyak orang yang berpikir secara analog sehingga tidak menyadari bahwa satu nomor identitas, satu alamat e-mail, dan bahkan satu nomor telepon mampu mengungkap sepenuhnya identitas pribadi.

Ketika identitas pribadi telah dikuasai oleh pihak tak bertanggungjawab, sangat rentan bagi si pemilik identitas asli untuk mengalami kejahatan dunia maya. Paling sering terjadi adalah kasus pinjaman online yang mengatasnamakan seseorang yang sebenarnya tidak pernah melakukan transaksi pinjaman apapun.

Maka dari itu, warganet harus memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya menjaga informasi pribadi. Jangan pernah membagikan hal yang bersifat personal dan rahasia di jagat maya. Sebab sekali informasi tersebut telah masuk di internet, informasi tersebut tidak akan bisa hilang. Akibatnya rentan sekali saat informasi tersebut berulang kali diakses, diolah, hingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Spiral Kesunyian dalam WhatsApp Group

Bunyi bip pelan terdengar dari telepon genggam, pertanda ada pesan yang masuk. Begitu dibuka, terdapat notifikasi pembicaraan dari WhatsApp Group (WAG). Di antara semua percakapan dari instant messenger, WAG bisa dikatakan yang paling ramai. Hampir 24/7 selalu saja ada pesan yang muncul, entah untuk saling bertukar kabar hingga membagikan sejumlah teori konspirasi yang berujung pada perdebatan kusir.

Setiap saat pula selalu saja ada anggota WAG yang membagikan tautan informasi dari link media sosial. Sayangnya tak semua anggota memiliki literasi digital sehingga sulit membedakan informasi palsu/hoax dengan informasi yang benar. Akibatnya informasi sejenis fake news, ujaran kebencian, dan sentimen bernuansa SARA berseliweran dalam WAG setiap harinya.

Jika sudah begini, WAG menjelma menjadi ekosistem paling beracun (toxic) karena sering berakhir pada keributan akibat perbedaan pendapat, dan perasaan bahwa informasi yang disebarkan tersebut merupakan sebuah kebenaran mutlak yang tak bisa dibantah. Tidak ada ruang untuk diskusi rasional dan upaya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kebenaran informasi.

Hoax yang Begitu Memperdaya

Meski beragam himbauan, kampanye, dan jenis persuasi lainnya sudah terlalu sering digalakkan agar pengguna media sosial tak terperdaya oleh hoax, tetap saja penyebarannya seakan tak terkendali. Salah satu faktor masifnya penyebaran berita palsu adalah ketiadaan algoritma media sosial dalam mendeteksi bahasa non-Inggris ketika suatu konten mengandung hoax (Obserf, 2021)

Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya literasi media digital banyak pengguna sehingga tidak memiliki sensitivitas atau pengetahuan untuk membedakan informasi yang benar dan palsu. Ketidakinginan untuk membaca, mencari tahu lebih jauh, hingga mengontradiksi informasi satu dengan yang lainnya juga tidak ada. Dengan demikian, hoax begitu saja diterima bahkan diteruskan ke pengguna lainnya.

Faktor lain yang juga menyebabkan maraknya penyebaran hoax adalah identity belonging, perasaan di mana suatu ideologi atau kepercayaan tertentu telah melekat menjadi identitasnya. Psikolog Jay Van Bavel dari New York University mengungkapkan, entitas suatu partai politik tertentu, suku, dan agama merupakan elemen esensial dalam membangun identitas diri.

Oleh sebab itu, suatu informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini akan dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan identitas tersebut, meski informasi yang bertentangan tersebut pada dasarnya tidak benar. Maka pada akhirnya muncul fanatisme buta terhadap suatu kepercayaan atau ideologi. Segala hal terlihat salah meskipun ideologi tersebut dipertentangkan dengan argumen yang rasional.

Spiral Kesunyian yang Mengunci Pendapat Rasional dalam WhatsApp Group

Pada dasarnya, WhatsApp Group bukan merupakan echo chamber, sebuah ruang di mana setiap anggotanya terdiri dari orang-orang yang sepaham dan memiliki ide, pemikiran, ideologi, dan kepercayaan yang sama (Dubois & Blank, 2018). WAG merupakan sebuah ruang maya yang mempersatukan orang-orang karena keharusan atau kewajiban tertentu: pekerjaan, urusan pendidikan, atau aliran darah (keluarga). Oleh karenanya, tak dapat dinafikan jika tiap anggota pasti memiliki ideologi dan pandangan berbeda terhadap suatu isu.

Adanya penyebaran hoax dan ujaran kebencian dalam WAG pastinya akan memunculkan perasaan tak nyaman bagi anggota lain yang ekspektasinya telah dilanggar. Ketika informasi hoax lebih menguasai percakapan dalam grup, anggota yang memiliki keinginan untuk meluruskan informasi akan dibisukan sehingga mau tak mau harus mengikuti pendapat mayoritas dalam grup yang berdasarkan pada informasi hoax tersebut, atau lebih baik diam (Noelle-Neumann, Spiral of Silence, 1993; Irving Janis, Groupthink, 1982).

Dengan demikian, tak ada lagi ruang untuk berdiskusi dengan argumen-argumen rasional, atau dengan menggunakan narasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kalimat-kalimat yang terbangun didasarkan pada sentimen primordial yang tidak mengedepankan logika dan fakta.

Tinggalkan Grup Yang Toxic

Sejatinya WhatsApp Group bukanlah ruang untuk penyebaran ideologi, kecuali jika memang grup tersebut sengaja dibuat untuk tujuan ideologis. Jika hanya sebagai salah satu medium untuk mempererat kekerabatan, silaturahmi antar-keluarga, dan memudahkan akses komunikasi untuk urusan pendidikan/pekerjaan, tidaklah elok jika grup ini dimanfaatkan untuk menyebarkan suatu informasi yang berpotensi mendapat resistensi dari anggota lainnya. Apalagi jika konten informasi tersebut berisi kebohongan yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pun sudah tidak ada lagi pembicaraan yang dapat dibangun secara rasional dalam sebuah WAG, sebenarnya tak ada lagi alasan untuk tetap bertahan dalam lingkungan percakapan tersebut hanya karena alasan tidak enak dengan saudara atau bos di kantor. Ketika dibiarkan berlarut-larut, yang ada malah muncul isu lain seperti kerusakan mental atau putusnya silaturahmi akibat salah berucap.

Just leave group when you consider it as toxic!

Konsekuensi Pasca Viralnya ‘Salam Dari Binjai’

Salam Dari Binjai!

Kalimat itu mendadak viral ketika akun TikTok Paris Pernandez menunjukkan aksinya meninju batang pohon pisang hingga roboh. Paris diketahui sebagai mantan atlit tinju nasional sehingga terlihat begitu kuat ketika meninju batang pohon pisang sampai jatuh. Sebelum dan sesudah aksi, Paris selalu mengucapkan kalimat Salam Dari Binjai sehingga akhirnya kalimat itu menjadi populer.

Aksi tersebut tak hanya menghebohkan jagat maya nasional, melainkan menimbulkan perhatian netizen internasional lainnya. Berkat video tersebut, Wali Kota Binjai Amir Hamzah merasa bangga dan mengapresiasi video Paris yang telah membuat Kota Binjai terkenal di seluruh dunia.

Sayangnya peredaran video ini menghasilkan dampak negatif bagi audiens anak-anak. Setelah menonton video tersebut, di beberapa daerah seperti Salatiga dan Lamongan melaporkan tumbangnya pohon pisang di perkebunan warga akibat ditinju oleh anak-anak. Saat ditanyakan mengapa mereka merusak pohon pisang tersebut, anak-anak itu menjawab jika mereka terinspirasi dari video Paris Pernandez dan mencoba berlatih tinju menggunakan batang pohon pisang.

Pihak perangkat desa dan sejumlah elemen masyarakat lain yang memediasi persoalan tersebut akhirnya mengembalikan “pembinaan” anak-anak kepada orang tua masing-masing. Orang tua diminta untuk menasehati dan mengawasi perbuatan anak mereka agar tidak sampai menyebabkan kerusakan yang merugikan orang lain.

TikTok Sebagai Platform Toksik Bagi Anak-Anak

Sejak pandemi Covid-19 menghantam dunia pada 2020 lalu, TikTok meraih eksistensinya sebagai salah satu platform yang paling sering digunakan sebagai media hiburan selama penerapan karantina (We Are Social, 2021).

Namun TikTok sebenarnya telah lebih dulu meraih popularitas di kalangan Gen. Z karena keunikannya dalam membuat konten yang lebih seru dan tak membosankan seperti Instagram dan Snapchat (yang lebih sering diakses oleh Millenials). Itu sebabnya pengguna TikTok kebanyakan adalah anak-anak, walaupun aturan resmi TikTok memperbolehkan usia minimal 16 tahun sebagai penggunanya.

Kini ketika lebih banyak kalangan yang menggunakan TikTok selain Gen. Z, konten TikTok pun menjadi lebih beragam. Pada akhirnya keberagaman konten ini pun memunculkan potensi yang berbahaya ketika disaksikan oleh audiens anak-anak di bawah umur. Di sepanjang pertengahan awal tahun 2020 saja, TikTok telah menghapus 104 juta konten yang mengandung pornografi, kekerasan, dan misinformasi.

Meninju batang pohon pisang seperti yang dilakukan Paris Pernandez memang bukan konten yang mengandung unsur kekerasan karena dibuat hanya untuk seru-seruan. Namun ketika hal itu memiliki konsekuensi berupa kerusakan di dunia nyata, tentunya konten itu menjadi konten yang tak pantas ditonton banyak orang, terutama anak-anak.

Ada baiknya para kreator konten memberi peringatan di awal seperti “tidak untuk dilakukan di rumah”, “harus di bawah pengawasan profesional”, “bukan konten untuk anak-anak” dan sebagainya sebagai tindak pencegahan bagi para audiens yang menonton, sehingga konten tersebut nantinya mengurangi resiko kerugian pada orang lain di dunia nyata.

Pengawasan Orang Tua Adalah Hal Absolut

Bukan hanya TikTok yang merupakan platform media sosial berbahaya bagi anak-anak. Media sosial lain seperti Facebook atau YouTube pun memiliki potensi yang sama berbahayanya apabila anak-anak mengakses konten-konten yang tak sesuai dengan umurnya.

Generasi yang lebih muda telah terlahir dengan membawa “gen” sebagai digital native. Artinya mereka begitu cepat beradaptasi menggunakan perangkat teknologi dan bisa mengaksesnya secara otodidak. Berbeda dengan generasi millenials yang merupakan generasi peralihan antara penggunaan teknologi analog ke digital, sehingga masih cukup banyak juga para millenials yang gagap dengan penggunaan teknologi, apalagi memiliki literasi digital yang mumpuni.

Dalam hal TikTok, pemblokiran situs/aplikasi sebenarnya tidak terlalu memberikan efek yang terlalu signifikan. Sebab selalu ada cara untuk bisa kembali mengakses situs/aplikasi yang telah diblokir, salah satunya dengan menggunakan aplikasi VPN (virtual private network).

Oleh sebab itu, pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai dan jadwal screen time mutlak dilakukan untuk menghindarkan anak dari konsumsi konten-konten yang mengandung pornografi, kekerasan, dan konten berbahaya lainnya. Salah satu cara pengawasan tersebut adalah dengan mendampingi anak pada saat mereka mengakses suatu konten digital.

Pendampingan merupakan cara terbaik, sebab orang tua bisa berinteraksi dengan anaknya dengan cara mengomentari, tertawa, bahkan menyisipkan beberapa nasihat pada sang anak. Selain itu tentunya dapat memperkuat bonding antara anak dan orang tua sebab melakukan aktivitas secara bersama-sama.

Cara lain yang harus diterapkan adalah dengan membatasi jenis konten yang bisa dan boleh diakses oleh anak. Beragam aplikasi telah menyediakan opsi parental control serta blocking untuk konten yang dianggap berbahaya atau tidak bermanfaat untuk anak.

Yang terpenting juga adalah, jangan biarkan anak memiliki gadget pribadi sebelum dia cukup dewasa untuk membedakan konten yang baik dan buruk. Ketika anak memiliki akses penuh terhadap konten, pengawasan orang tua hampir tidak ada. Tanpa sepengetahuan anak, mereka bisa saja berinteraksi dengan pengguna internet lain yang tak bertanggung jawab dengan meminta data pribadi atau bergaya seronok, sehingga informasi privat anak tersebar luas di dunia maya.

Orang tua pun harus memiliki pengetahuan tentang platform media sosial. Sekedar sharing, Penulis secara pribadi telah menjelaskan kepada anak bahwa TikTok merupakan medium yang tidak baik bagi anak, sehingga anak boleh menonton konten video hanya di aplikasi YouTube Kids. Jika ingin menonton film di Netflix, harus diperhatikan kategori umur yang tertera. Jika film yang ingin ditonton memiliki rating 7+, itu berarti tidak boleh menonton sendiri dan harus bersama mama dan papa.

Yes… Mengawasi, mengajarkan, dan memberikan pemahaman literasi media digital pada anak memang tidak gampang. Sebagai orang tua pun harus belajar banyak tentang literasi media digital agar tidak ikut terjebak dalam tren viral di media sosial yang bisa berdampak negatif bagi anak. Orang tua pun harus mengerem agar tidak sampai mengakses konten dewasa ketika anak-anak masih ada di dekatnya.

Mari semangat, Parents. Mari melek dengan media yang digunakan, terutama demi melindungi anak-anak.

Perlunya Memboikot Saipul Jamil dari Televisi

Di tengah upaya masyarakat dalam mendesak Dewan Perwakilan Rakyat agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), bekas narapidana pelecehan seksual anak Saipul Jamil malah diarak dan dikalungi bunga usai keluar dari penjara. Seakan-akan pemerkosaan terhadap anak yang telah dilakukan Ipul (panggilan Saipul Jamil) merupakan tindakan heroik yang patut diselebrasi dengan untaian bunga.

Belum habis rasa trauma yang dialami korban, beberapa channel televisi nasional telah mengundang Ipul untuk tampil di program acaranya. Sontak ini menuai kemarahan masyarakat, terutama di media sosial. Petisi daring digelar untuk menolak Ipul tampil di televisi.

Sederet figur publik pun ikut bersuara agar orang-orang yang lupa dengan kejahatan Ipul mengingat kembali bahwasanya kejahatan seksual termasuk extraordinary crime yang tidak boleh dilupakan meski si pelaku telah ‘membayar’ kesalahannya dengan berada di balik jeruji. Sebab tindak kekerasan seksual tidak akan pernah bisa dilupakan oleh korban, dan selalu memunculkan trauma yang mendalam.

Perlunya Memboikot Saipul Jamil di Televisi

Mengutip dari databoks, audiens Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton televisi (selama 1 jam 50 menit) ketimbang menonton via streaming (satu jam). Data yang dihimpun oleh Obserf.co juga menyatakan, sekitar 91% kalangan millenials dan Gen Z menjadikan televisi sebagai sumber informasi. Hal ini menunjukkan jika televisi masih menjadi medium terpenting yang dikonsumsi audiens sebagai sumber informasi dan hiburan.

Vitalnya televisi sebagai media massa menjadikan konten medium siar ini ikut berperan penting dalam membentuk persepsi dan realitas audiens, sebab televisi memiliki kemampuan audio-visual yang mampu memberikan pengalaman storytelling yang lebih mengesankan kepada khalayak dengan beragam bumbu dan kreasi bentuk cerita (Gerbner, 1973; Morgan, 2009).

Program siaran televisi pun memiliki pola-pola dengan identifikasi tetap, sehingga menjadikan khalayak semakin candu dengan siaran-siaran yang ditampilkan. Semakin sering audiens terpapar dan terekspos oleh konten media dengan pola yang sama, semakin audiens menganggap jika realitas adalah seperti yang digambarkan di televisi (George Gerbner, Cultivation Analysis, 1970).

Dengan adanya setting tertentu, upaya persuasi, dan cara menarasikan sebuah tayangan dengan menarik, ini menjadikan televisi masih dianggap sebagai media massa terpercaya oleh banyak kalangan. Apa yang ditampilkan di televisi akan dimaknai sebagai suatu kebenaran apabila tayangan tersebut kerap ditampilkan berulang dan didukung dengan narasi yang tepat pula.

Ketika satu program televisi menghadirkan Saipul Jamil dan ternyata mendulang rating yang tinggi karena tingginya sensasi sang pelaku pelecehan seksual tersebut, maka tak urung program lain juga akan ikut mengundang Ipul untuk tampil dalam programnya demi meningkatkan rating agar dapat bersaing dengan program stasiun televisi lainnya. Maka terbentuklah pola yang sama pada tayangan hiburan televisi, yakni menampilkan seorang pelaku pelecehan seksual anak di beragam program hiburan.

Tampilnya Saipul Jamil dalam berbagai program di stasiun televisi nasional pada akhirnya menegaskan suatu ‘realitas’ pada publik bahwa masyarakat harus dapat memaklumi seorang selebritas yang melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak sebagai tindakan yang wajar dan dapat diabaikan begitu saja. Padahal korban pelecehan seksual masih harus bergumul dengan trauma yang mungkin tidak bisa hilang seumur hidup.

Sikap Media Terhadap Kejahatan Seksual

‘Pemakluman’ stasiun televisi dalam mengundang seorang penjahat kelamin dalam program siaran sesungguhnya dapat dimaklumi sebagai upaya channel televisi dalam mendongkrak rating. Sebab rating program yang tinggi akan selalu mengundang pengiklan dan tentunya menambah pundi-pundi finansial bagi perusahaan media. Sensasi dan skandal seks adalah cara lama yang masih tetap ampuh untuk meningkatkan ketertarikan audiens dalam mengonsumsi tayangan televisi dan akhirnya mendongkrak jumlah pemirsa.

Saipul Jamil memang tidak melakukan adegan seksual dalam program siaran tersebut. Namun citranya sebagai pedofilia telah melekat, sehingga tidak bisa tidak publik mengasosiasikannya sebagai penjahat seksual. Dalam hal kejahatan seksual, seharusnya media lebih memiliki empati terhadap korban kejahatan seksual dengan tidak memberikan porsi ‘menyenangkan’ justru kepada si pelaku.

Membiarkan seorang pemerkosa hadir dalam ruang publik hiburan masyarakat justru menunjukkan dukungan media terhadap perilaku kejahatan seksual. Jadi memang selayaknya seorang pelaku tindak kejahatan seksual tidak diberi ruang manapun untuk muncul di depan khalayak melalui medium apapun.

Masalahnya media mainstream di Indonesia telah terbiasa dengan pola lama bahwa kekerasan seksual seringnya merupakan kesalahan korban yang ‘memancing’ keinginan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Sebab itu keberpihakan pada korban sangat sedikit, dan pemerkosa seperti Saipul Jamil mendapat simpati yang begitu besar dari media.

Ikoy-Ikoy yang Fenomenal

Minggu (1/8) lalu sejumlah akun media sosial pesohor dan selebgram tanah air banjir diserbu netizen lewat direct messenger. Warganet meminta agar sang selebriti mengadakan ikoy-ikoy. Istilah ini mengundang kebingungan sekaligus kehebohan karena banyak yang masih belum mengerti apa maksudnya.

Ikoy-ikoy ternyata istilah yang dipopulerkan oleh YouTuber Arief Muhammad ketika kerap mengadakan giveaway dadakan seperti bagi-bagi uang atau makanan. Sang asisten si YouTuber yang kerap disapa Ikoy menjadi orang yang ditugaskan untuk mengirim dan mentransfer hadiah bagi followers terpilih. Dari sanalah viralnya istilah bagi-bagi hadiah selebritis dengan sebutan ikoy-ikoy.

Sebenarnya pemberian hadiah (giveaway) lewat media sosial merupakan hal yang telah berlangsung lama. Banyak akun media sosial, terutama yang kontennya berkaitan dengan produk kecantikan dan fashion, kerap menawarkan hadiah berupa set peralatan makeup, outfit, dan hal lain kepada para pengikutnya. Namun ikoy-ikoy jadi meresahkan lantaran adanya unsur pemaksaan warganet agar sang selebriti memberikan hadiah pada mereka.

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Giveaway atau pemberian secara cuma-cuma di media sosial sebenarnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang kerap dilakukan untuk meningkatkan engagement dan popularitas suatu produk di kalangan pelanggan setia ataupun calon pelanggan potensial suatu brand.

Bukan hanya brand, selebgram pun kerap membagikan hadiah secara gratis kepada followers mereka sebagai bentuk apresiasi terhadap kesetiaan sang followers yang telah mengikuti aktivitas konten di akun media sosial mereka selama ini. Selain itu cara ini juga cukup efektif untuk mendongkrak penambahan jumlah pengikut di akun sang seleb.

Sebenarnya pihak provider media sosial seperti Instagram dan Facebook telah memberlakukan beberapa aturan terkait pemberian hadiah secara cuma-cuma ini. Ada pula tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh si penyelenggara dan pemberi hadiah yang tidak boleh melanggar hukum dan berujung pada aktivitas ilegal, seperti penipuan dengan mengatasnamakan suatu brand tertentu sehingga merugikan secara materiil dan citra dari merek dagang tersebut. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang syarat dan ketentuan bagi merek dagang atau perorangan di media sosial ketika menyelenggarakan giveaway.

Saat Giveaway Malah Jadi Ajang Pamer Kemewahan

Giveaway media sosial sebenarnya hanya satu dari sekian banyak teknik promosi untuk meningkatkan awareness dan loyalitas terhadap produk atau persona. Sayangnya tren ikoy-ikoy justru mereduksi peran pemasaran produk dan berpotensi melanggar hukum karena telah memunculkan keresahan bagi banyak pihak.

Ikoy-ikoy mengajarkan tentang bagaimana seorang figur publik dengan banyak followers, dalam hal ini YouTuber Arief Muhammad, dalam menghamburkan begitu banyak uang dan materi untuk hal-hal yang tidak krusial. Konten media sosial hari ini kerap dipenuhi dengan para figur publik yang ‘menghabiskan’ uangnya untuk kesenangan-kesenangan yang tak perlu. Kemewahan di media sosial seperti menjelma menjadi identitas baru yang diwajibkan bagi para selebgram agar terlihat instagrammable dan menjadi viral di dunia digital hingga akhirnya meningkatkan jumlah likes, comments, shares, reach, engagement, dan popularitas di ruang maya.

Secara psikologis, konten yang terkait dengan uang dan materi telah menjadi tolak ukur dari kesuksesan hidup. Dengan demikian, saat kreator konten terlihat mengumbar uang di media sosial, si kreator konten menciptakan suatu versi ideal tentang keberhasilan yang diingini oleh publik. Pada akhirnya itu memunculkan persepsi publik yang mengonsumsi konten tersebut jika keberhasilan adalah seperti apa yang dicitrakan oleh si kreator konten (George Gerbner, Cultivation Analysis). Pada akhirnya, publik hanya mendapatkan pemahaman dangkal tentang realitas yang sebenarnya.

Tentu sebenarnya tak ada salahnya dengan pemberian hadiah secara cuma-cuma. Justru ketika giveaway mengajukan persyaratan tentang keharusan memberi komentar atau postingan foto/video terbaik di laman media sosial, hal itu dapat mendorong kreativitas audiens yang mengikutinya dalam membuat konten terbaik yang tak terpikirkan sebelumnya.

Namun jika giveaway hanya menjadi ajang bagi sejumlah pesohor untuk menaikkan popularitas dan traffic, maka kita pun harus menjadi audiens cerdas yang memiliki martabat untuk tidak mengemis-ngemis. Bagaimanapun juga, netizen-lah yang paling sering dirugikan daripada sang selebritis yang mengadakan giveaway.

Palestina Yang Dibungkam di Media Sosial

Konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina tampaknya tidak mendapatkan dukungan penuh secara diplomasi dari banyak pemegang kekuasaan politik internasional, seperti Uni Eropa. Bukan hanya itu, kini para pejuang dan aktivis kemanusiaan di Palestina pun harus mengalami penyensoran, penghapusan konten, hingga pembekuan akun media sosial yang justru dilakukan oleh pihak penyedia platform media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter.

Apa yang dialami oleh para kreator konten saat menyuarakan kondisi di Palestina merupakan praktik dari Digital Apartheid, suatu situasi yang mengacu pada pengucilan sekelompok komunitas tertentu dalam hal mengakses dan memperoleh pengalaman digital yang disebabkan akibat kuasa politik dan kepentingan bisnis tertentu (Colin Powell, Is Digital Divide A Problem or An Opportunity?, Businessweek December 2000).

Perlakuan tidak adil ini telah lama dialami oleh masyarakat Palestina sejak masa-masa awal okupansi Zionis Israel. Pemberitaan dari media tradisional Barat selalu bias dan tidak pernah mengedepankan aspek kekejaman kemanusiaan yang diderita oleh warga Palestina. Kondisi ini makin diperburuk dengan dibungkamnya suara-suara dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di jagad maya, setidaknya sejak 2016. Padahal platform media sosial telah menjadi salah satu medium terkuat yang menyuarakan gerakan sipil di kawasan Timur Tengah, dimulai dari Revolusi Facebook saat protes pemilu Presiden Iran 2009, dan Revolusi Twitter yang memicu gerakan Arab Spring di Tunisia dan negara Arab lainnya sejak Desember 2010 (Farhan, 2018).

Tentunya gelombang protes bermunculan dari banyak netizen global tentang ketidakadilan yang diterapkan Instagram, Facebook, dan Twitter. Selama ini internet dan platform media sosial telah dianggap sebagai amplifier yang memberikan kekuatan penuh dalam menyuarakan hal-hal yang tak dapat disuarakan di ruang publik dan redaksional media tradisional. Namun mengapa justru sekarang penyedia media sosial yang melakukan pembungkaman?

Media Sosial Pun Sama Seperti Media Tradisional

Dalam sekilas pandang, media sosial tampak memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat tanpa adanya hirarki, keterbatasan waktu, dan akses yang unlimited. Namun perlu diingat, pengembang layanan media sosial merupakan sebuah entitas bisnis yang juga memiliki orientasi terhadap kepentingan dan afiliasi tertentu pula.

Sama seperti halnya media mainstream (koran, radio, dan televisi) yang memiliki kebijakan editorial khusus dalam menampilkan berita dan mengakomodasi opini publik, media sosial pun memiliki ‘kebijakan editorial’ tersendiri dalam hal perizinan konten yang boleh ditampilkan di platform mereka.

Hak-hak konstitusional tentang kebebasan berpendapat yang tercantum dalam berbagai konstitusi negara seperti UUD 1945 (Indonesia), Declaration of Independence (Amerika Serikat), hingga Universal Declaration of Human Rights yang diakui secara internasional hanya menegaskan bahwa pembatasan berekspresi, berpendapat, ataupun penyensoran tidak boleh dilakukan oleh negara/pemerintah. Sayangnya, dalam hal ini media sosial merupakan private company sehingga penyensoran yang dilakukan oleh penyedia layanan aplikasi ini tidak termaktub dalam konstitusi.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan jika Facebook, Instagram, ataupun Twitter memiliki hak untuk menghapus konten dan bahkan membekukan akun tertentu jika pihak mereka merasa bahwa konten dan akun tersebut telah menyalahi aturan yang telah mereka terapkan. Sekali lagi perlu diingat, sama seperti halnya media tradisional yang juga sarat dengan kepentingan, entitas bisnis yang dijalankan oleh pengembang media sosial juga tak akan lepas dari kepentingan golongan, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.

Namun Seharusnya Media Sosial Tak Boleh Menyensor

Meskipun media sosial memiliki hak melakukan penyensoran karena statusnya yang merupakan entitas komersil dan tidak diakomodir dalam konstitusi negara, tetap saja media sosial dianggap tak patut untuk melakukan penyensoran, apalagi jika menyangkut kepentingan dalam menyuarakan kelompok minoritas dan tertindas.

Penulis The Social Media Bible Lon Safko mengungkapkan, penyensoran dalam format dan dilakukan oleh siapapun di ruang digital merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa ditolerir. Sebab media sosial merupakan medium open communication yang memiliki kewajiban moral dan legal untuk mengakomodasi segala jenis percakapan apapun bentuk dan isinya.

Menurut Safko, premis dasar internet adalah “if you don’t like, don’t look“. Jika ada pihak yang merasa tidak setuju, tersinggung, marah, dan benci sekalipun terhadap konten yang muncul di internet, pihak tersebut dipersilakan untuk mematikan layar gawai mereka atau mencari konten lain yang mereka suka. Sehingga penyensoran konten dan penghilangan akun media sosial merupakan pengkhianatan terhadap kebebasan konstitusional warga negara dalam berpendapat.

Terkait dengan konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina, tak dapat dipungkiri jika pastinya banyak konten-konten yang dipertunjukkan di media sosial bersifat meresahkan. Sebab dalam kondisi peperangan, tentunya tak terelakkan jika audiens melihat banyak gelimpangan korban yang berdarah, reruntuhan akibat pengeboman, adegan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, dan beragam konten tidak nyaman lainnya yang muncul di laman media sosial mereka. Ini menjadi alasan bagi para pengembang media sosial untuk melakukan penyensoran meskipun konteks yang sebenarnya ingin ditunjukkan adalah tentang ketidakadilan bagi warga Palestina.

Mungkin dalam kesempatan berikutnya, kreator konten harus bisa lebih kreatif dalam menampilkan konten (terutama yang berkaitan dengan audio-visual) agar terasa tak mengganggu. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat meme, karikatur, komik, gambar dalam bentuk surrealis, hingga kreasi lainnya.

Mitos Tentang Media Sosial

Sampai saat ini, media sosial dianggap sebagai medium terkuat dalam penyampaian informasi sekaligus menginisiasi gerakan sipil. Namun aktivitas yang terjadi di ruang digital bukan merupakan satu-satunya corong untuk bersuara di ruang publik. Media sosial hanya satu dari sekian banyak opsi untuk menguatkan isu, tapi tidak harus menjadi yang utama. Pemberitaan dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh media mainstream, khususnya jaringan broadcast televisi turut lebih banyak membantu dalam penyebaran informasi.

Untuk memberikan tekanan terhadap kebejatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, American Friends Service Committee (AFSC) telah mencanangkan tiga hal yang bisa dilakukan warga global untuk mendukung kemerdekaan Palestina, yakni Boycott, Divestment, Sanction (BDS) yang sudah dicanangkan sejak 2017 silam. Tiga hal ini memberikan tekanan pada Israel secara finansial, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghapuskan agresi Israel. Dukungan lain yang dapat diberikan untuk membantu Palestina adalah juga dengan memberikan donasi untuk menolong banyak korban perang.

Intinya, banyak hal lain yang terpikir sebelumnya oleh kita untuk menolong perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Tak ada cara yang lebih baik untuk membantu perjuangan mereka selain lewat aksi nyata dari kita: BDS, berdonasi, menjadi relawan, bahkan berdoa sekalipun.

Kisah Babi Ngepet di Era Web 3.0

Cerita babi ngepet tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial pada minggu ini. Pasalnya seorang tokoh masyarakat di wilayah Sawangan, Depok mengungkapkan pada warga kampungnya jika telah terjadi praktik ilmu gaib yang menyebabkan dua orang kehilangan uang masing-masing sebesar Rp 1 juta.

Berita yang tersebar tentang motif tersangka berinisial AI itu jadi cukup membingungkan. Awalnya AI merekayasa cerita pencurian dan penangkapan babi ngepet tersebut adalah untuk menghilangkan kecemasan penduduk kampung yang mencari jawaban atas hilangnya uang warga. Namun ketika proses penangkapan babi direkam banyak warga, diunggah di media sosial lantas menjadi viral, polisi menangkap AI beserta teman-temannya dan menyatakan rekayasa AI bermotif panjat sosial (pansos) untuk memperoleh popularitas dengan cara menyebarkan hoax. AI pun terancam pidana 10 tahun.

Tak disangka efek pemberitaan tentang hoax babi ngepet di Depok ini berbuntut panjang pada seorang warga bernama Ibu Wati di Kampung Baru, Bojonggede, Bogor yang (mungkin) termakan kisah viral babi ngepet rekayasa AI. Ibu Wati menuduh tetangganya juga telah melakukan babi ngepet lantaran dianggap kaya tanpa bekerja. Karena dianggap mempermalukan nama kampung, Ibu Wati pun diusir oleh warga.

Kepercayaan Terhadap Babi Ngepet di Era Menjamurnya Online Shop

Babi ngepet memang bukan fenomena gaib yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sejarawan Komunitas Historia Indonesia Asap Kambali mengungkapkan, praktik pesugihan babi ngepet telah ada pada masyarakat Jawa sejak tahun 1800an. Penjajahan Belanda pada masa itu menyebabkan banyak masyarakat yang sengsara dan kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya pesugihan babi ngepet pun menjadi salah satu alternatif dalam meraup kekayaan secara instan. Babi menjadi simbol kerakusan dan binatang haram bagi masyarakat Indonesia yang juga sudah mayoritas Muslim saat itu.

Meski telah akrab dengan kisah klenik tersebut, masih terbersit pertanyaan. Mengapa di zaman teknologi 3.0 yang ramai dengan online shop, freelancer, hingga work from home yang jamak dilakukan pada masa pandemi ini, masih muncul kepercayaan terhadap babi ngepet?

Bagi yang berjualan online, julidnya tetangga ternyata bukan hanya dituduh melakukan perkara gaib untuk mengumpulkan banyak uang. Sumber: Instagram @ridwankamil

Salah seorang teman mengirimkan tulisan yang memaparkan sudut pandang unik mengenai viralnya babi ngepet ini. Penjelasannya mengemukakan jika terjeratnya AI dalam rekayasa hoax babi ngepet ini adalah karena framing media yang langsung menjustifikasi AI sebagai penyebar berita bohong.

Menurutnya, AI hanya bermaksud menyebarkan cerita tersebut untuk kalangan di kampungnya. Kemudian ketika warga beramai-ramai memviralkan video tersebut di jagad maya, media mainstream ikut mengambil bagian pemberitaan dan membombardir cerita tersebut sebagai kebohongan ke seantreo Nusantara. Hingga akhirnya muncullah prasangka hukum jika AI patut dipidana sebagai penyebar fake news.

Sebab Masyarakat Indonesia Adalah Pencinta Cerita

Viralnya cerita babi ngepet ini tak bisa sepenuhnya merupakan kesalahan media massa yang ikut menyebarluaskan kisah ini menjadi viral. Bagaimana pun, media mengangkat kisah tersebut berdasarkan video yang telah ramai beredar di media sosial. Premisnya adalah, segala yang telah diunggah di internet akan menjadi milik publik meski AI mulanya hanya berniat menujukan kisah tersebut pada warga kampungnya.

Beberapa antropolog meyakini jika kepercayaan terhadap kisah supranatural dan astral berawal sejak evolusi bagian otak yang disebut neocortex yang merupakan hasil evolusi tercanggih terhadap manusia sejak 500 tahun silam. Bagian ini lah yang memunculkan kemampuan kognitif, berbahasa, dan kepercayaan seperti animisme-dinamisme hingga agama (Dunbar, 2014).

Dengan berkembangnya kemampuan berbahasa, manusia pun menjadi mahluk pencerita, apalagi bila narasi tersebut menarik perhatian, melibatkan emosi individual, dan memiliki keterkaitan dengan kehidupan pribadi. Kisah tersebut akan lebih dinantikan, didengar, dan dipercaya sebagai suatu hal yang nyata dibandingkan penyajian argumen-argumen logis (Walter Fisher, The Narrative Paradigm, 1987).

Perkembangan dan kemudahan penggunaan teknologi serta aplikasi digital semakin meningkatkan aktivitas berbahasa manusia pada saat ini. Hanya perlu cerita yang unik tanpa mementingkan benar atau salahnya, suatu berita berpotensi menjadi viral dan begitu mudah menyebar lewat medium apapun.

Viralnya babi ngepet di platform media digital juga tak terlepas dari tingginya minat dan hasrat audiens terhadap kisah klenik/horor. Hoffner dan Levine (2007) mengungkapkan, selalu ada pada diri orang-orang untuk menikmati ketakutan dan kekerasan yang disebarluaskan di media. Untuk semakin menakuti dan mencekam psikologi khalayak, konten klenik/horor kerap didramatisasi untuk menghadirkan sensasi.

Selepas munculnya rekaman babi ngepet ini, beragam komentar netizen yang sensasional pun tak terelakkan sehingga memunculkan ketertarikan media mainstream untuk turut mengangkat beritanya. Kisah babi ngepet di media digital setidaknya telah memenuhi unsur news value bagi media mainstream, yakni keunikan (uniqueness), magnitude, human interest, dan pada akhirnya konflik (conflict). Karenanya semakin menyebar dan populer lah AI dkk dengan cerita babi ngepet-nya.

Mudahnya Audiens Termakan dan Menyebar Hoax

Babi ngepet semakin mempertegas tentang minimnya literasi media digital masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Begitu gampangnya masyarakat masih mempercayai sesuatu hanya karena yang menyampaikan pendapat tersebut merupakan seorang tokoh yang disegani, tanpa ada keinginan untuk mempertanyakan sumber kebenaran informasi. Ibu Wati bisa jadi adalah contoh dari kalangan yang masih minim pengetahuan tentang perkembangan teknologi informasi sehingga dengan penuh percaya diri menuduh tetangganya melakukan praktik klenik.

Tidak ada cara lain selain mendesak pemerintah untuk menerapkan literasi media agar lebih banyak masyarakat yang tercerdaskan dalam penerapan dan penggunaan teknologi digital. Karena dengan semakin banyaknya seliweran informasi dan tingginya kebebasan audiens dalam memproduksi dan mendistribusikan konten, akan semakin bodoh lah masyarakat apabila tidak diberikan pengetahuan literasi yang memadai (Bauerlein, 2008).

Dan, sekali perlu ditekankan pada masyarakat agar selalu bijak dalam bermedia. Jangan begitu saja menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Serta jangan pula begitu mudah percaya pada suatu hal hanya karena hal tersebut terasa cocok dengan nurani dan anchor/preferensi pribadi.

Ayo bersikap cerdas dan berwawasan dalam menggunakan media!

(Masih Tentang) Kebiadaban Netizen +62

Terlepas dari kepercayaan agama dan kebajikan moral dalam memandang hubungan percintaan sesama jenis (lesbian dan gay), menyerang hingga mengancam seseorang lewat media sosial lantaran perbedaan preferensi seksual seseorang adalah suatu tindakan kriminal yang tidak bisa ditolerir.

Adalah Suriya Koedsang, seorang pria Thailand, yang mengepos momen pernikahan sesama jenis di laman Facebook pribadinya. Postingan tersebut kemudian memunculkan kemarahan Netizen +62 dengan beramai-ramai menyerang laman Suriya Koedsang dengan cacian hingga ancaman pembunuhan. Koedsang lalu melaporkan penyerangan warganet Indonesia ini kepada Network of Campaigning for Justice, dan saat ini advokat lembaga tersebut mengupayakan agar warga negara Indonesia tidak ada satupun yang diizinkan datang ke Thailand sebagai akibat tindakan mereka yang kejam di media sosial.

Kejadian viral tersebut benar-benar mengukuhkan klaim survei Digital Civility Index yang dikeluarkan oleh Microsoft tentang betapa biadabnya perilaku netizen Indonesia di ruang maya. Jika perilaku seperti ini terus dipertahankan, mungkin dalam 2-3 tahun ke depan Indonesia dapat menduduki posisi puncak sebagai pengguna internet paling biadab di dunia.

Selain mempertunjukkan kebiadaban kelakuannya di dalam percakapan media sosial, perilaku warganet ini turut pula diikuti dengan kedunguan dan ketololan. Telah beberapa kali netizen Indonesia salah menyerang akun media sosial, seperti penyerangan terhadap akun Instagram @dprlive pada saat penolakan pengesahan UU Omnibus Law yang dikira sebagai akun milik Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal akun tersebut merupakan milik rapper Korea Selatan yang berarti Dream Perfect Regime.

Oh, Netizen… Sudah biadab, idiot pula! Main serang sembarangan tanpa mengecek dan memverifikasi sebelumnya.

Mengapa Netizen Indonesia Biadab?

Lingkungan digital Indonesia sangat tidak sehat sehingga mengakibatkan para pengguna saling menularkan perilaku toxic, seperti mengumbar komentar negatif berupa ujaran kebencian, penghinaan (bullying), hingga pelecehan (harassment).

Ada dua faktor utama yang menyebabkan netizen Indonesia seakan tak punya hati dalam berperilaku di media sosial.

Pertama, internet (terutama media sosial) memberikan semacam ‘ilusi’ yang menjadikan platform digital seolah-seolah sebagai perangkat untuk menyuarakan hal-hal yang tak berani diutarakan di dunia nyata (medium for the voiceless audiences). Dengan demikian, ilusi ini memberikan perasaan bahwa penggunanya bisa menyampaikan apa saja tanpa perlu takut adanya filter dari otoritas seperti editorial pers dan lembaga sensor di bawah pemerintah (Kalev Leetaru, 2018).

Sekilas peran media sosial sebagai medium for the voiceless tampak sangat baik karena mampu memberikan kesempatan pada kalangan terabaikan yang selama ini sangat takut untuk menyuarakan pendapatnya di dunia nyata akibat pengaruh dari pendapat mayoritas.

Ternyata pada praktek hari ini yang terjadi adalah komentar kebablasan para netizen sehingga tak ada bedanya yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata. Malahan akhirnya ketika ada netizen yang berbeda pendapat dengan mayoritas warganet lainnya akan di-bully, dan terjadilah doxing hingga trolling yang mengakibatkan pembungkaman atau setuju dengan pendapat mayoritas warganet (Elisabeth Noelle-Neuwmann, Spiral of Silence, 1983).

Kedua, internet dan media sosial mengakomodasi kebebasan pengguna untuk mengonstruksi identitas daring yang sama sekali sangat berbeda (bahkan tidak berhubungan) dengan identitas si pengguna di dunia nyata. Kebebasan mengonstruksi identitas online ini memunculkan efek disinhibisi online yang membentuk persepsi bahwa pengguna internet sama sekali tidak memiliki konsekuensi apapun atas perbuatannya di dunia maya (Suler, 2004).

Saat penggguna internet dengan bebas membuat identitas anonim, muncul dan kemudian hilang begitu saja setelah selesai berkomentar, dan adanya imajinasi disasosiatif jika aktivitas di dunia nyata sama sekali terpisah dari dunia maya, maka si pengguna media sosial tersebut akan menjadikan dirinya sebagai yang maha benar sehingga tak akan mau memikirkan konsekuensi dari tindakannya tersebut kepada pengguna lain di dunia nyata.

Memperbaiki Keberadaban Netizen +62

Pada tulisan sebelumnya, ada beberapa alternatif yang saya tawarkan untuk mengurangi (jikapun tidak sepenuhnya bisa menghilangkan) kebiadaban Netizen +62. Namun sepertinya, peran institusi pendidikan dan pemerintah saja tidak cukup untuk mencegah keberlangsungan kebiadaban warganet Indonesia. Perlu adanya peran aktif dari penyedia platform digital dalam menyensor konten-konten dan komentar beracun warganet.

Laporan DCI yang menunjukkan tentang perilaku kesopanan warganet di seluruh dunia sekiranya bisa menjadi acuan bagi para provider media sosial untuk mengantisipasi munculnya konten-konten toxic. Dengan menggunakan artificial intelligence dan big data, sebenarnya sangat mudah bagi penyedia layanan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk langsung memblokir akun yang kerap mengumbar kebiadaban di media sosial.

Hal yang sama pernah dilakukan oleh Twitter saat menghapus akun Twitter Donald Trump secara permanen. Maka akun-akun serupa pun dapat dideteksi dengan mudah dan kemudian bisa segera diblokir oleh penyedia layanan media sosial.

Dalam hal ini memang dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan provider media sosial untuk menghapus komentar dan akun pengguna yang hanya membawa racun dan kebengisan di ruang digital. Inilah yang seharusnya menjadi tugas utama dari patroli siber yang telah dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia beberapa waktu silam.

Memperbaiki Keberadaban Netizen +62

Baru-baru ini Microsoft mengeluarkan data Digital Civility Index yang mengukur keberadaban aktivitas digital di seluruh dunia. Pengukuran ini sudah dilaksanakan sejak lima tahun silam, dan tiap tahun jumlah negara yang menjadi responden mengalami kenaikan. Tahun ini ada sekitar 32 negara yang disurvei oleh Microsoft.

Secara global, indeks keberadaban aktivitas digital mengalami peningkatan menjadi lebih beradab di tahun 2020 ketika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi pandemi Covid-19 memicu aktivitas digital yang lebih baik, seperti berkorespondensi dengan kerabat dan teman lewat video call, berbelanja secara daring, online game, dan menikmati tontonan secara streaming. Kebanyakan aktivitas digital yang positif ini pun ternyata dilakukan oleh kalangan remaja.

Namun ketika menyoroti indeks keberadaban per negara, Indonesia (sebagai salah satu negara responden) ternyata dinilai sebagai netizen terkejam ke-3 di dunia, dan poin kekejaman ini mengalami kenaikan dibanding 2019 silam. Prediket kekejaman ini dilihat dari maraknya penyebaran hoax, penipuan, hingga penyebaran ujaran kebencian. Bahkan 5 dari 10 netizen Indonesia adalah pelaku perundungan (bullying) secara daring.

Pemerintah dan Penyedia Layanan Sebagai Pengeruk Keuntungan

Hasil survei Microsoft ini kemudian direspon oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemenkominfo) dengan merencanakan pembentukan komite etik yang mengawasi perilaku Netizen +62. Sebelumnya pula pihak kepolisian telah mengaktifkan keberadaan polisi virtual yang sudah mulai berpatroli secara siber sejak 24 Februari silam.

Pembentukan lembaga yang dinaungi oleh pemerintah selalu berpotensi untuk terjadinya penyelewengan kekuasaan. Sebagai instansi yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur kekuasaan, negara dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warganya.

Begitu juga seruan agar pemerintah meregulasi perusahaan penyedia platform digital. Bukan rahasia jika pemerintah kerap berkongkalikong dengan para pengusaha media untuk memuluskan tujuan bersama, yakni kelancaran bisnis pemilik media yang bersimbiosis dengan publikasi politisi untuk meningkatkan elektabilitas politik. Bahkan pemerintah juga berafiliasi dengan perusahaan penyedia platform digital dalam mengumpulkan data pengguna internet untuk kepentingan manipulasi politik seperti yang terjadi pada kasus Facebook dan Cambridge Analytica.

Meski perilaku warganet Indonesia di ruang digital sangat biadab, pada kenyataannya justru perusahaan penyedia platform digital dan politisi memanfaatkan big data mengenai perilaku digital warganet demi memperoleh keuntungan. Karena itu, membatasi aktivitas warganet tampaknya tidak akan berkontribusi apapun dalam menekan kebiadaban pengguna internet Indonesia. Sebaliknya, pelarangan aktivitas justru akan membuat netizen semakin mengamuk dan memunculkan kekacauan yang lebih besar.

Upaya Mengurangi Kebiadaban Netizen +62

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk (setidaknya) mereduksi kebiadaban warganet Indonesia. Upaya ini merupakan langkah terbaik yang dapat dilakukan pemerintah (dengan disokong oleh perusahaan penyedia layanan digital) dalam mengintervensi aktivitas digital netizen tanpa berpotensi mencederai kebebasan berpendapat dan kemungkinan pembungkaman di kemudian hari.

Pertama, menjadikan literasi media digital sebagai kurikulum dan mata pelajaran wajib untuk pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam survei Microsoft memang disebutkan, lingkungan digital yang toxic disebabkan oleh kalangan usia 18+ (dewasa). Pendidikan literasi media digital dalam lingkungan pendidikan formal dapat menjadi tameng bagi generasi muda ketika masuk dalam lingkungan digital yang beracun. Lewat pendidikan formal literasi media digital pula, generasi muda tidak akan mengulangi pola membentuk kebiadaban ekosistem digital.

Penerapan literasi media digital sebagai kurikulum wajib dalam institusi pendidikan formal merupakan hal yang mendesak, sebab di masa mendatang kehidupan sosial tak bisa dipisahkan dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi digital. Memiliki pengetahuan tentang literasi media digital adalah keharusan agar generasi berikutnya (yang notabene adalah generasi digital native) memiliki kebijakan bermedia.

Kedua, (masih berkaitan dengan peran institusi pendidikan formal) lembaga pendidikan harus turut aktif melibatkan peran keluarga dalam mengedukasi penggunaan media digital. Jadi bukan hanya mendidik anak untuk bijak bermedia, melainkan orang tua dan anggota keluarga yang bertanggung jawab terhadap sang anak juga harus dilibatkan untuk saling memantau aktivitas digital anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dan terdekat dalam struktur tatanan masyarakat, peran anggota keluarga yang secara aktif mengawasi dan saling membimbing anggotanya dalam penggunaan media digital lambat laun mampu mengurangi kebiadaban perilaku digital.

Terakhir, regulasi yang harusnya diterapkan oleh pemerintah adalah pada konten, bukan pada pengguna. Apabila pembatasan diterapkan pada pengguna, yang bisa terjadi adalah praktik pembungkaman pendapat. Praktik yang terjadi selama ini adalah menyasar pengguna media sosial dengan hukuman pidana akibat penafsiran UU ITE yang terlalu fleksibel.

Jika menyasar pada konten (seperti penghapusan konten provokatif dan berbahaya), pemerintah tidak membatasi kebebasan individual warganet dalam menciptakan konten. Sebaliknya, kreator konten justru akan menciptakan konten yang lebih sopan dan kreatif agar kontennya tidak dihapus. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan platform digital untuk membuat kriteria konten yang dihapus.

Sebagai contoh adalah ketika Facebook menghapus postingan Donald Trump yang menyebarkan kebohongan tentang Covid-19. Donald Trump sebagai pribadi tidak dipidanakan karena postingannya karena asas penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun kontennya seketika langsung dihapus. Hingga pada saat yang ekstrem ketika Trump malah memprovokasi pendukungnya lewat media sosial untuk membuat keributan di Capitol Hills, barulah Twitter menghapus dan melarang akun Trump secara permanen.

Pemberian pendidikan literasi media digital sangat mendesak dan merupakan cara paling aman untuk meningkatkan keberadaban netizen Indonesia tanpa pembatasan ekspresi individual. Lewat literasi media digital pula, warganet bisa memiliki pengetahuan mengenai positif-negatif penggunaan teknologi digital, hingga produksi-distribusi-konsumsi konten digital yang cerdas.

Ketika pendidikan literasi media digital diberikan dan diterapkan, ruang digital Indonesia tak akan lagi sesuram saat ini.