Penafian: Penelitian ini menggunakan kecerdasan buatan Notebook LM untuk menyintesa kerangka pemikiran Hebdige dan Butler, sekaligus sebagai platform diskusi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana politisi perempuan mereproduksi mitos tandingan yang bersumber dari pencapaian domestik untuk melawan hegemoni patriakri pada pemilu eksekutif di Indonesia. Kerangka analitik yang hendak diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan menyinergikan teori subkultur, gaya, dan hegemoni yang digagas oleh Dick Hebdige (1979) dengan teori performativitas gender, regulasi normatif, dan perjuangan pengakuan dari Judith Butler (2004). Sinergi ini dirancang untuk membaca strategi politisi perempuan dalam mengubah simbol-simbol yang dinormalisasi dalam hegemoni patriarki sebagai penanda domestik (seperti identitas sebagai ibu, istri atau pengelola rumah tangga) menjadi sumber legitimasi dan daya tawar politik melalui proses resignifikasi kritis.
Hegemoni, Mitos Patriarki, dan Regulasi Gender
Dalam Subculture: The Meaning of Style, Hebdige mengembangkan konsep hegemoni yang diadopsi dari Gramsci dan semiotika Barthes untuk memahami bagaimana hegemoni dipertahankan melalui proses naturalisasi makna. Hegemoni patriarki bekerja dengan “memenangkan persetujuan” sehingga posisi dan nilai laki-laki sebagai subjek politik utama diterima sebagai sesuatu yang rasional dan alamiah. Sementara posisi perempuan ‘dikurung’ dalam imaji domestik yang dianggap sebagai ranah non-politik (Cottais, 2021; Crow & Wolton, 2020; Falk, 2010; Kittilson & Fridkin, 2008). Ditilik dari kacamata Barthes, ideologi patriarki ini beroperasi sebagai mitos yang menekankan suatu makna khusus tentang kelompok dominan sehingga diangkat menjadi makna universal yang tampak wajar. Dalam konteks ini, mitos patriarki menaturalisasi bahwa urusan dan keberhasilan domestik sama sekali tidak bernilai politik, sehingga dianggap remeh.
Pemikiran Butler melengkapi kerangka ini dengan menyoroti normativitas gender sebagai mekanisme regulasi yang tidak hanya membatasi, tetapi juga memproduksi subjek. Regulasi ini menentukan siapa yang dapat diakui sebagai ‘manusia yang sah’ (legitimate human) dan cara apa yang dianggap benar untuk mewujudkan feminitas dan maskulinitas dalam ranah publik. Perempuan yang memasuki ranah eksekutif dipaksa bernegosiasi di bawah tekanan norma domestik dan nilai-nilai kepemimpinan maskulin, di mana identitas yang tidak sesuai dengan skema normatif ini ditandai sebagai sesuatu yang “tidak nyata” (unreal) atau “tidak dapat dipahami” (unintelligible).
Resignifikasi Kritis sebagai Strategi Mitos Tandingan
Untuk membangun mitos tandingan, politisi perempuan menggunakan strategi bricolage ala Hebdige yang merupakan sebuah strategi ‘pencurian’ atau apropriasi simbolik terhadap komoditas dan objek keseharian yang dianggap biasa saja, lalu mengubah maknanya secara radikal untuk menghasilkan arti/makna yang baru.
Tugas-tugas domestik sebagai ibu yang mengasuh anak-anaknya, istri yang setia, serta pengelola rumah tangga, ‘dicuri’ maknanya dari kerangka subordinatif dan ditempatkan ke dalam panggung politik dengan narasi yang sama sekali baru, seperti misalnya “ibu bangsa”, “pengasuh rakyat”, atau “manajer rumah tangga yang kompeten mengelola negara” (Dewi, 2024; Dewi, 2023; Dewi, 2020). Perubahan makna dan konteks ini menciptakan perbedaan yang signifikan dalam mengganggu stabilitas hegemoni patriarki yang meyakini bahwa ranah domestik adalah oposisi rendahan dari kepemimpinan eksekutif yang maskulin.
Konsep performativitas Butler memperdalam dimensi ini dengan menegaskan bahwa gender bukanlah identitas yang statis, melainkan sesuatu yang dihasilkan melalui pengulangan tindakan dalam medan norma yang tidak pernah netral. Tindakan konsisten politisi perempuan yang menampilkan ‘identitas ganda’ sebagai figur domestik dan pemimpin eksekutif, adalah praktik performatif yang menguji batas keterpahaman (intelligibility) gender dalam politik. Reproduksi mitos tandingan domestik ini mengaktifkan signifikasi baru di mana feminitas domestik menjadi sumber kapasitas manajerial, empati, dan integritas yang sah untuk legitimasi kepemimpinan perempuan.
Sinergi antara konsep bricolage Hebdige dan performativitas Butler menghasilkan suatu konsep yang disebut sebagai “resignifikasi kritis”. Kedua konsep tersebut berfokus pada praktik subversif dan tindakan berulang (iterative citation) untuk menantang dan mengubah makna dari norma yang telah ada. Politisi perempuan berbicara dalam bahasa yang telah diakui dalam norma yang telah mapan, yakni bahasa keibuan, pengorbanan demi keluarga, dan kedekatan dengan rumah. Namun secara terampil merusak dan memutar makna bahasa tersebut untuk melawan patriarki. Mereka memaksakan kategori-kategori seperti “pemimpin”, “keberhasilan”, atau “pelayanan publik” agar memiliki makna yang lebih luas supaya bisa mencakup pengalaman dan kapasitas yang berasal dari pengalaman domestik (Dewi, 2020). Perlawanan ini dilakukan dari dalam simbolik patriarkal. Namun segala bentuk dan simbol patriarki mengalami perubahan makna yang fundamental.
Keterpahaman, Pengakuan, dan Ekspansi Universal tentang Pencapaian Domestik Politisi Perempuan
Pada tingkat politik yang lebih abstrak, mitos tandingan domestik menjadi bagian dari perjuangan untuk pengakuan (recognition) dan keterpahaman (interlligibility). Dalam pemikiran Butler, identitas yang tidak diakui sebagai subjek yang dapat dipahami adalah bentuk dehumanisasi sehingga identitas tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak tampak, tidak penting, dan bukan manusia. Politisi perempuan menuntut agar identitas mereka sebagai perempuan yang mengejar ambisi politik sambil mengurus ranah domestik juga diakui sebagai bentuk kemanusiaan dan kriteria kepemimpinan yang sah.
Tindakan ini merupakan strategi untuk memperluas universalitas tentang apa yang disebut dengan “pemimpin”. Kriteria lama yang didefinisikan secara patriarkis dipaksa menyesuaikan diri dengan kehadiran subjek yang sebelumnya dipinggirkan, yakni politisi perempuan. Melalui praktik penandaan ulang, politisi perempuan mengintervensi norma yang mengatur keterpahaman sehingga memunculkan bentuk-bentuk baru kepemimpinan yang tidak sepenuhnya hanya terdiri dari oposisi biner publik/domestik atau maskulin/feminin. Dengan mereproduksi mitos tandingan domestik yang berfungsi ganda sebagai strategi elektoral pragmatis, politisi perempuan juga tengah berupaya untuk menggeser definisi tentang siapa yang berhak menjadi pusat perhatian dalam imaji kolektif tentang pemimpin.
Metode Penelitian Analisis Wacana Kritis Berbasis Semiotika
Sinergi teoritis Hebdige-Butler menuntut adanya pendekatan metodologis yang mampu menangkap operasi makna di tingkat tanda sekaligus di tingkat wacana dan kekuasaan. Oleh karenanya, penelitian ini hendak menggunakan Analisis Wacana Kritis (Criticial Discourse Analysis – CDA) yang diintegrasikan secara semiotik sebagai metode utama. CDA memungkinkan pembacaan narasi yang berlapis, dimulai dari level bentuk simbolik seperti tanda, gaya, dan citra, hingga level struktur wacana yang mereproduksi atau menggoyahkan hegemoni patriarki.
Fase pertama, analisis semiotik yang dipopulerkan oleh Roland Barthes dan diterapkan oleh Dick Hebdige menyediakan kerangka untuk menganalisis tanda dan mengubah makna (resignifikasi). Perubahan makna ini dikodekan dalam “gaya” politisi perempuan yang mencakup beberapa hal untuk menonjolkan peran domestiknya.
Melalui penerapan bricolage, analisis ini menelusuri bagaimana tanda-tanda domestik tersebut diproduksi dan direproduksi terus-menerus di waktu lainnya agar semua makna domestik yang semula bersifat subordinat dapat berubah menjadi legitimasi kepemimpinan baru dalam pemilu eksekutif. Kerangka Barthes yang dikembangkan oleh Hebdige dapat dipahami sebagai pergeseran dari mitos patriarkal ke mitos tandingan yang menentang klaim alamiah patriarki.
Fase kedua, CDA yang merujuk pada Foucault. Butler membahas Foucault dalam kaitannya dengan kekuasaan regulasi untuk mejelaskan tentang bagaimana kekuasaan normatif bekerja melalui disiplin dan pengawasan dalam bentuk-bentuk modern. CDA digunakan untuk menginterogasi jaringan pengetahuan dan kekuasaan yang memungkinkan dan membatasi operasi tanda tersebut. Pada fase ini, teks dan praktik seperti pidato kampanye, materi iklan, wawancara media, hingga konten pemberitaan akan dianalisis agar bisa mengungkapkan bagaimana regulasi normatif gender mengatur keterpahaman identitas politisi perempuan.
Penerapan CDA berbasis semiotika memungkinkan penelitian memadukan dua tingkat analisis. Pertama, melihat bagaimana tanda bekerja sebagai mitos dan strategi makna. Kedua, bagaimana praktik tersebut dapat bernegosiasi dengan keterpahaman yang menentukan siapa yang dianggap sebagai subjek politik yang sah. Dengan demikian, metode ini dapat mendukung tujuan penelitian yakni utuk menghubungkan resistensi simbolik Hebdige dengan perjuangan untuk keterpahaman dan pengakuan Butler dalam kerangka konflik hegemoni patriarki.
Kontribusi Konseptual
Kerangka konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini memperjelas adanya keterkaitan mekanisme resistensi Hebdige dengan agenda normatif Butler. Di level hegemoni dan dominasi, konsep hegemoni Hebdige mampu memaparkan bagaimana kekuasaan patriarki menaturalisasi ideologi yang menempatkan perempuan di ranah domestik. Sedangkan Butler menunjukkan bagaimana regulasi gender membatasi keterpahaman dan mendefinisikan siapa yang layak disebut sebagai manusia dan pemimpin.
Di level strategi tandingan, bricolage dan gaya memberikan perangkat untuk memahami bagaimana politisi perempuan mengambil penanda domestik dan mengubahnya secara simbolik agar dapat menjadi sumber otoritas politik. Sedangkan performativitas dan resignifikasi Butler menjelaskan bagaimana pengulangan tindakan gender dapat menggeser norma dan memperjuangkan kategori baru yang lebih inklusif.
Pada akhirnya, dampak politik dari proses ini dapat dibaca melalui dua kategori. Refusal (penolakan) dalam arti Hebdige menandai gerakan simbolik yang menolak konsensus patriarkal dan mengguncang tatanan patriarki yang “alamiah”. Sedangkan intelligibility (keterpahaman) dan recognition (pengakuan) Butler menandai sejauh mana identitas gender politisi perempuan yang memadukan peran domestik dan eksekutif dapat diakui sebagai sah, layak, dan bermuatan politik.
Dengan demikian, keberhasilan mitos tandingan domestik dapat diukur dari sejauh mana dua sinergi pemikiran ini mampu mengubah perspesi publik dan media tentang kepemimpinan perempuan, memperluas batas kepemimpinan politik, dan membuka ruang bagi konfigurasi baru gender dan kekuasaan di dalam demokrasi yang masih termanifestasi oleh hegemoni patriarki.
Referensi
Butler, J. (2004). Undoing Gender. New York: Routledge.
Cottais, C. (2021). Hegemonic masculinity in politics and the exercise of a patriarchal leadership: examples Donald Trump and Emmanuel Macron. Generation for Rights Over the World.
Crow, D., & Wolton, L. (2020). Taking Policy in Congressional Campaigns: Construction of Policy Narratives in Electoral Politics. Politics Policy, 48.
Dewi, K.H. (2020). Motherhood Identity in the 2019 Indonesian President Elections: Populism and Political Division in the National Women’s Movement. Contemporary Southeast Asia, Vol.42, No.2.
Dewi, K.H. (2023). The city, PKK leaders, and women’s empowerment. Asian Journal of Women’s Studies, 29:1.
Dewi, K.H. (2024). “Hybrid feminist leadership”: feminist leadership on the ground – experiences of women political leaders in Indonesia. International Feminist Journal of Politics, Vol.26, No.5.
Falk, E. (2010). Women for President: Media Bias in Nine Campaigns. 2nd Edition. Carbondale: University of Illinois Press.
Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.
Kittilson, M.C., & Fridkin, K. (2008). Gender, Candidate Portrayals and Election Campaigns: A Comparative Perspective. Politics & Gender 4(3).




Tinggalkan komentar